Ketika Konflik Bersenjata Melibatkan Anak

Tulisan saya berikut pernah dimuat di kolom Opini Kompas (edisi cetak) pada tahun 2001 lalu. Namun, saya pikir isi yang ada masih cukup relevan dengan situasi saat ini. Pengalaman selama di Aceh dan Sri Lanka menunjukkan betapa pentingnya menilik lebih jauh mengenai dampak konflik bersenjata terhadap anak2x yang nota bene adalah generasi penerus di masa mendatang…

——

Salah satu fenomena penting yang terjadi dalam berbagai konflik bersenjata adalah penggunaan serdadu anak atau serdadu cilik (child solidiers). Sayang, persoalan ini masih kerap termarjinalkan. Padahal, dampak yang ditimbulkan begitu luas dan mendalam bagi seorang anak, bahkan bagi generasi berikutnya.Konvensi ILO No 182 tentang Pelarangan dan Aksi Segera untuk Mengeliminasi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms Child Labour) Pasal 3 mencantumkan, pemaksaan anak dalam konflik bersenjata sebagai salah satu bentuk terburuk pekerja anak. Serdadu anak pun dianggap sebagai pekerjaan berbahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan moral anak. Dalam hal ini, batasan usia seorang anak adalah 18 tahun menurut ketentuan Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yang statusnya lebih tinggi dari Konvensi ILO No 138, yang diratifikasi pemerintah dengan UU No 20/1999. Sementara, dalam International Criminal Court yang baru, perekrutan paksa anak di bawah usia 15 tahun dianggap kejahatan perang sekaligus kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity).

Menurut survei yang dilakukan Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, ada sekitar 300.000 anak, lelaki maupun perempuan usia 15-18 tahun, beberapa anak bahkan masih berusia tujuh tahun, di seluruh dunia, terlibat sebagai serdadu anak dalam konvlik bersenjata, baik untuk kelompok pemerintah maupun oposisi. (the Jakarta Post, 13/6/2001)

Fenomena ini kebanyakan ada di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selain oleh angkatan bersenjata milik pemerintah resmi, anak-anak itu juga direkrut kelompok pemberontak, pejuang separatis, gerilyawan, kelompok fundamentalis dan sayap kanan, termasuk kelompok-kelompok ekstrimis lain. Khusus di Asia, mereka tersebar dari Mindanau ke Manipur, dari Aceh ke Jaffna, juga di Maluku. Umumnya anak-anak itu dipekerjakan sebagai porter, pengangkut amunisi, kurir, messenger, minesweepers, fighters, combatans, bom bunuh diri (suicide bombers) sampai mata-mata dan sexual slaves alias budak seksual. (the Jakarta Post, 11/5/2000 dan 30/7/2000). Tentu saja penggunaan anak-anak dalam personel angkatan bersenjata, bukan tanpa pertimbangan. Kenaifan, kepolosan, dan keluguan kanak-kanak dalam hal ini dianggap sebagai “nilai lebih” dibandingkan orang dewasa.

Beberapa “keuntungan” (dalam konotasi negatif) penggunaan anak-anak sebagai serdadu lainnya antara lain: tenaga anak dipandang lebih murah, lebih mudah untuk dikorbankan (expendable), lebih mudah menerima indoktrinasi dan cuci otak (brainwashing), juga kepatuhan dan loyalitas tinggi, tanpa perlu pikir panjang untuk melakukan suatu tugas (unthinking obedience).

Viktimisasi struktural berupa kemiskinan, alienasi, diskriminasi, ketidakberpihakan sistem (terutama sistem sosial dan hukum) ikut andil sebagai penyebab seorang anak terlibat langsung konflik bersenjata. Sistem yang tidak memihak pada hak-hak seorang anak tidak memberi pilihan lain, sekaligus membuat proses indoktrinasi berlangsung lebih cepat. Kerapuhan itu dieksploitasi dengan membuat persepsi (keliru) pada anak, bahwa bergabung dengan kelompok bersenjata merupakan bentuk “pengabdian” untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang telah melindunginya sebagai seorang pejuang. Dalam beberapa kasus, keikutsertaan yang ada cenderung bersifat sukarela, dengan alasan untuk mendapat makanan, tempat bernaung, serta perlindungan.

Pada kelompok masyarakat yang menonjolkan “kejantanan” seorang pria, keikutsertaan anak dalam pertempuran merupakan sebuah ritus (rite of passage) yang harus dijalani sebagai simbol seorang pria sejati (proving of manhood). Dalam dominasi struktur patriarkhi dan sistem kebapakan (patronage system), kedudukan seorang anak dipandang tidak penting. Ia dianggap sebagai “warga kelas tiga” (setelah kaum ibu). Seorang anak dipandang tidak memiliki hak bersuara apalagi menyatakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat ayah sebagai kepala keluarga. Ketidaksetujuan dalam mengikuti ketentuan sistem dalam kelompok, dipandang sebagai ketidakpatuhan, pembangkangan, bahkan pengkhianatan.

Sehingga bagi seorang anak, yang tidak-juga belum mampu-memiliki hak bersuara, perintah ikut mengangkat senjata dengan berbagai justifikasi dan rasionalisasi sebagai membela hak-hak komunitas (yang menjadi bagian dari cuci otak dan indoktrinasi) merupakan sebuah keharusan tanpa pilihan. Yang lebih parah lagi, keterlibatan seorang anak sebagai serdadu dianggap menguntungkan karena kenekatan serta keberanian yang ditunjukkan. Dibanding orang dewasa, seorang anak yang kemampuan mental, kognitif, dan emosional belum berkembang sempurna, pengkondisian untuk melakukan suatu hal yang kejam sekalipun akan lebih mudah. Mereka belum mampu mencerna nilai-nilai baik dan buruk di luar lingkungan komunitas tempat ia tumbuh dan terbentuk.

Mudahnya “mencangkokkan” nilai-nilai baru, dan pengkondisiannya menyebabkan seorang anak bisa melakukan perintah menyiksa dan membunuh anak-anak lain sebaya mereka. Terkadang tindakan mereka jauh lebih kejam dan nekat dari aksi orang dewasa sekalipun. Mengerikan memang, kenaifan, kepolosan, dan keluguan kanak-kanak sering dimanfaatkan dalam peperangan yang disebabkan orang dewasa, dalam konflik yang
mungkin tak pernah dapat dipahami seorang anak.

Dampak mendalam

Dampak penggunaan serdadu anak selain melekat pada anak sendiri, juga pada lingkungannya, bahkan bisa melekat dan menghantui anak seumur hidup. Dikhawatirkan, jika penggunaan serdadu anak tidak diminimalisir, akan terbentuk sebuah generasi yang terbiasa hidup dengan kekerasan sebagai pembunuh brutal (brutalized generation of killers), seperti tampak di Sierra Leone. Juga generasi yang mengalami gangguan psikis dan emosional mendalam (psyhopatologial and emotional disorders).

Seorang serdadu anak amat rentan mengalami penganiayaan baik secara fisik, psikis, mental, emosional, dan kognitif. Khusus pada anak perempuan, kerentanan ini bertambah dengan ancaman perkosaan, penganiayaan seksual, dan penyiksaan. Gangguan emosional dan psikis akibat kekerasan yang biasa dilihat, dialami, dan dilakukan seorang anak sering berupa post traumatic syndrome. Setelah konflik berakhir, gangguan itu dimungkinkan muncul dan tercetus saat mendengar, mengingat, melihat, atau mengalami suatu peristiwa yang membawa kembali ke masa-masa mengerikan saat perang berlangsung.

Pembentukan pola jati diri atau konsep diri yang keliru sejak kecil, berdampak pada kemampuan tumbuh kembang, kemampuan intelektual, kemampuan bersosialisasi, termasuk kemampuan berpikir si anak dalam masyarakat di luar komunitas yang sebelumnya ia kenal. Akibat cuci otak serta indoktrinasi yang pernah dialaminya, proses integrasi atau reunifikasi seorang anak pada pihak keluarganya akan amat sulit. Gambaran hidup masyarakat yang normal serta dunia kanak-kanak normal tidak mereka kenal. Sehingga keseluruhan gambaran masyarakat yang dikenalnya hanya “dunia tentara” dan “dunia konflik bersenjata”, dengan berbagai bentuk kekerasan yang menyertainya.

Harapan

Di Indonesia, persoalan serdadu anak masih dianggap sebagai isu pinggiran yang kurang penting dibanding isu politik dan ekonomi. Umumnya, dalam konflik bersenjata, yang kerap diangkat adalah masalah anak-anak pengungsi (yang memang tak kalah penting). Ada tendensi untuk menafikan keberadaan serdadu anak dalam konflik bersenjata, seperti pemerintah Myanmar yang berkali-kali menyangkal keberadaan anak dalam bidang kemiliteran di negaranya. (the Jakarta Post, 18/3/2000). Sulitnya mencari data empiris merupakan salah satu persoalan dalam mengidentifikasi persoalan serdadu anak, yang cenderung menjadi kasus dark number.

Diharapkan perhatian terhadap masalah serdadu anak (termasuk pengungsi anak) makin intensif dilakukan kalangan NGO, pemerintah, politisi, media, juga masyarakat umum, antara lain dengan memasukkan masalah ini dalam agenda politik pembahasan masalah anak. Juga pembentukan sistem yang kondusif bagi tumbuh kembang seorang anak. Tindakan preventif dan represif yang dapat diambil antara lain lewat pendampingan dan konselling terhadap anak di daerah konflik yang rentan, juga pelatihan keterampilan agar anak memiliki bekal hidup mandiri di masa depan. Termasuk penanaman nilai yang benar terhadap anak, bahwa berjuang untuk hak mereka tidak selalu dengan mengangkat senjata untuk turut berperang. Juga penanaman nilai, banyak cara-cara lain untuk menegakkan keadilan dan membela hak-hak kita, yakni dengan jalan damai tanpa melanggar hukum, apalagi lewat kekerasan.

Ironisnya saat ini kekerasan dan aksi massa justru menjadi “makanan” sehari-hari lewat pemberitaan media massa. Dalam hal ini, masing-masing dari kita-yang merasa dan mengaku-sebagai orang dewasa harus mau bercermin, sadar diri dan menata diri, untuk memberi contoh yang baik buat anak-cucu kita.

———–

Sebagai tambahan, usai penandatanganan MoU kesepakatan damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Unicef mengadakan program reintegrasi bagi mantan tentara anak di Aceh. Saya tidak tahu pasti apakah program serupa juga dilakukan di Maluku atau daerah konflik lain di Indonesia. Di Sri Lanka, persoalan tentara anak menjadi isu yang krusial. Berita penculikan dan kekerasan paksa untuk menjadi anggota milisi sering muncul dalam media atau menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut, khususnya di daerah Utara, Timur dan Jaffna. Selama bekerja dengan Komnas HAM Sri Lanka di Batticaloa, laporan tentang kasus penghilangan paksa tidak sedikit jumlahnya. Hal ini masih menjadi isu yang sangat sensitif meski pemerintah setempat telah mencoba menunjukkan ‘niat baik’ menangani persoalan yang ada.

Lewat tulisan ini saya berharap agar bisa membuka mata hati kita semua, khususnya pihak2x yang terkait akan pentingnya persoalan ini. Jangan sampai ‘warisan kebencian’ akibat konflik yang terjadi menjadi sebuah lingkaran setan yang tak berakhir… Semoga damai selalu beserta kita.

Post terkait dalam blog ini:

Suatu Pagi di Hari Minggu (Sepenggal Cerita dari Sri Lanka-7)
Sepenggal cerita dari Sri Lanka (2)
May peace be with us…

Disclaimer: Foto2x di atas adalah koleksi pribadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s