Tentang Prostitusi

Kali ini saya ingin mengangkat isu tentang pelacuran atau prostitusi yang juga menjadi persoalan di negara tempat saya berdiam saat ini (Norwegia). Mengikuti peraturan yang telah ada di negara tetangga (Swedia) tentang kriminalisasi para konsumen PSK (Pekerja Seks Komersial), pemerintah Norwegia sedang menggodok peraturan serupa yang mungkin diterapkan awal tahun depan.

Secara kasat mata, di jalan2x utama Oslo seperti Karl Johans Gata, Skippergata, atau sepanjang Oslo Havn para PSK yang kebanyakan berasal dari Eropa Timur (seperti Bulgaria, Russia, Romania, Latvia) dan Afrika (mayoritas dari Nigeria) menjajakan diri dengan pakaian ketat dan minim bahkan di siang hari. Mereka datang dengan berbagai alasan, yang umumnya adalah faktor kemiskinan. Norwegia yang merupakan salah satu negara paling makmur dengan tingkat HDI (Human Development Index) tertinggi di dunia (tahun lalu turun di peringkat 2 setelah Iceland) menjadi daya tarik. Apalagi setelah perluasan negara anggota Schengen menjadi 29 negara, batas antar negara tidak lagi terlalu menjadi persoalan.

Pada tahun 1998 sempat terjadi perdebatan untuk melakukan kriminalisasi prostitusi, namun hinggga saat ini prostitusi masih dianggap legal. Terdapat perbedaan antara ‘indoor’ dan ‘outdoor prostitution’ dan 60% prostitusi di Oslo dilakukan ‘outdoor’. Persoalan mulai nampak di depan mata, seandainya membeli jasa PSK dianggap illegal, bagaimana dengan nasib para PSK yang berjumlah sekitar 3000 orang tadi? Meski sejumlah LSM sudah mencoba mencari penyedia tenaga kerja yang bersedia menampung PSK seandainya mereka beralih profesi, nyaris tidak ada yang memberi sinyal positif. Nampaknya, stigma negatif sebagai mantan PSK sangat sulit untuk dihapuskan. Persoalan serupa juga terjadi di Indonesia, bagaimana menangani prostitusi secara manusiawi dengan memikirkan nasib para PSK ?

Tulisan saya berikut pernah dimuat di kolom Opini Kompas (edisi cetak) tahun 2002, yang dengan beberapa tambahan saya coba tampilkan kembali karena masih terkait dengan situasi masa kini. Secara pribadi, saya TIDAK menyetujui prostitusi dengan berbagai alasan. Jika seorang anak ditanya: “Apakah cita2x mu jika kelak dewasa?”, saya yakin tak seorang pun menjawab: “Menjadi seorang pelacur”. Persoalan pilihan individu yang ‘memilih’ menjadi pelacur juga perlu diperdebatkan. Apakah ada latar belakang lain yang membuat PSK ‘memilih’ profesi ini? Dalam hal ini, apapun yang melatarbelakangi seorang menjadi PSK, mereka juga manusia, sama seperti kita…

…………………

Menangani Prostitusi dengan Pendekatan Kemanusiaan

Dalam Convention for the Suppresion of the Traffic to Persons and of the Prostitution of Others tahun 1949, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) dan terakhir pada bulan Desember 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan perempuan serta prostitusi paksa dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan pengakuan bersama komunitas internasional bahwa dalam prostitusi, apa pun bentuk dan motivasi yang melandasi, seorang perempuan yang dilacurkan adalah korban. Yang juga ironis adalah, dari berbagai pola pendekatan terhadap prostitusi, baik upaya penghapusan, sistem regulasi, atau pelarangan, perlindungan memadai akan hak sebagai individu dan warga negara para perempuan korban itu masih terabaikan.

Nuansa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan masalah prostitusi selama ini sangat tinggi. Sejak awal rekrutmen, nuansa ekonomis, kemiskinan, dan beban eksploitasi sangat kental dialami perempuan yang dilacurkan, yang umumnya berasal dari keluarga miskin. Setelah terjebak di dalam dunia prostitusi pun mereka tak memiliki banyak kesempatan untuk keluar, hanya mampu berharap suatu saat jalan itu terbuka.

Selama ini, di wilayah DKI Jakarta khususnya, landasan kebijakan yang digunakan aparat dalam melakukan penertiban terhadap para perempuan yang dilacurkan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta (tambahan: terakhir digantikan dengan Perda No 8 tahun 2007 yang tidak lebih baik dari segi perlindungan HAM terhadap rakyat miskin). Sementara, secara substantif peraturan ini sudah bermasalah. Pada awal proses pembuatan misalnya, masyarakat tidak dilibatkan dan tidak didengar suaranya, khususnya masukan dari warga di sekitar lokasi prostitusi yang sebenarnya penting didengar karena mereka jugalah yang terkena imbas praktik prostitusi dengan segala eksesnya.

Isi Perda No 11/1988 (juga Perda No 8 tahun 2007) oleh banyak kalangan dipandang cenderung diskriminatif dan bias kelas, karena yang menjadi sasaran penertiban kebanyakan mereka yang beroperasi di jalan dengan alasan melanggar ketertiban umum. Sementara di diskotek, pub, klab malam eksklusif, dan hotel berbintang yang terselubung, alasan penertiban hanyalah pelanggaran jam buka tempat hiburan, dan itu pun bisa “diatur”. Di pihak lain, dari kelompok yang memakai bendera agama, penggerebekan dilakukan sepihak, sering tidak manusiawi, destruktif tanpa pandang bulu, bahkan cenderung main hakim sendiri. Padahal, agama mengajarkan manusia berbuat baik, termasuk pada perempuan yang dilacurkan, yang seharusnya justru dibimbing yang benar.

Upaya penghapusan lokalisasi yang marak beberapa tahun terakhir justru membuat “kantung-kantung” prostitusi baru makin menyebar dan tak terpantau. Termasuk risiko terkena HIV/AIDS yang sulit dikontrol karena pemeriksaan rutin pada para perempuan yang dilacurkan di lokalisasi terhenti. Hak-hak mereka atas pelayanan kesehatan yang memadai kian terabaikan. Apalagi jika diketahui, sebagai pengidap AIDS atau HIV positif, kekerasan yang dialami akan semakin berlipat, termasuk terhadap anggota keluarga korban.

Saat aparat melakukan penertiban, sering terjadi salah tangkap karena ada asumsi bahwa setiap perempuan yang keluar pada malam hari adalah perempuan nakal, sementara laki-laki yang keluyuran malam hari tak pernah dipersoalkan. Nuansa bias jender di sini terjadi selain dalam bentuk stigmatisasi, juga diskriminasi, karena jarang laki-laki sebagai konsumen, germo atau mucikari, serta pengusaha tempat prostitusi ditangkap dan diproses secara hukum. Kalaupun ada laki-laki yang tertangkap, aparat hanya mendata, memberi penyuluhan, dan menyuruh pulang. Sementara para perempuan yang terjaring, didata, diberi penyuluhan dan disuruh membayar denda, atau dimasukkan ke panti rehabilitasi selama beberapa bulan. Mereka juga sangat rentan pelecehan seksual oleh aparat selama proses penertiban..

Pendekatan kemanusiaan
Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah, masih belum manusiawi. Untuk itu ada beberapa hal yang patut diperhatikan.

Pertama, pendekatan keamanan dan ketertiban yang legalistik-formil dan militeristik, seperti yang digunakan aparat keamanan dan ketertiban (tramtib), tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun dilakukan penertiban prostitusi, haruslah penertiban yang women-friendly dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan dalam Perda No 11/1988 (dan Perda No 8 tahun 2007) adalah abolisionis yang memandang perempuan yang dilacurkan sebagai kriminal, padahal dia merupakan korban mata rantai sistemik feminisasi kemiskinan dan marjinalisasi perempuan. Konsep atau pendekatan penertiban haruslah memasukkan unsur-unsur HAM, termasuk dalam kurikulum pendidikan para polisi pamong praja atau aparat lain.

Kedua, penyelesaian persoalan harus sampai ke akar persoalan, holistik, dan integratif. Termasuk memberi penyadaran, mulai dari pola pikir aparat, masyarakat, rohaniwan, sampai sikap dan perilaku bahwa perempuan yang dilacurkan adalah korban. Bersama-sama kita bahu-membahu mencari solusi persoalan, memberi bekal para perempuan yang dilacurkan untuk menopang ekonomi keluarga berupa kemampuan baca- tulis, keterampilan rias wajah, menyamak kulit, menjahit, wirausaha, atau inisiatif lain yang patut dihargai dan didukung.

Ketiga, penggunaan berbagai istilah yang menyudutkan mereka, seperti sampah masyarakat, penyakit masyarakat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, harus dihentikan. Stigmatisasi korban yang tercetus dalam penggunaan bahasa semacam ini yang juga termin dalam kebijakan pemerintah, harus dihapuskan.

Keempat, mulai sejak kurikulum pendidikan calon petugas tramtib, penggunaan pola militeristik yang menonjolkan kekerasan harus dihapus. Yang kemudian melakukan penertiban, diharapkan bukan hanya aparat laki-laki, tetapi juga perempuan dengan jumlah proporsional. Jangan kemudian mereka hanya menjadi pelengkap, apalagi “pajangan”. Karena perempuan yang dilacurkan rentan pelecehan seksual, maka perlindungan saksi pelapor juga diperlukan. Kerja sama dan pengawasan ketat bersama pemerintah daerah asal dalam pemulangan juga diperlukan untuk menghindari agar tidak semata-mata menjadi proyek pemulangan saja.

Penutup
Apa pun bentuknya, dalam prostitusi, perempuan yang dilacurkan adalah korban yang berhak atas perlakuan manusiawi karena mereka sama seperti kita. Keberpihakan itu tidak berarti kita menyetujui prostitusi, tetapi mencoba memberi nuansa pendekatan yang berperikemanusiaan. Janganlah kita melihat, menilai, apalagi menghakimi hitam-putih, baik-buruknya seseorang dari apa yang ia lakukan. Urusan benar-salah, dosa-tidak dosa, adalah urusan manusia dengan Tuhan-nya. Bagaimanapun, niat bertobat dalam hati para perempuan yang dilacurkan lebih patut dihargai jika dibandingkan dengan para koruptor berdasi dan dihormati yang diam-diam memakan uang rakyat banyak.

…………..
Keterangan: Foto2x di atas diambil di lokasi prostitusi Oslo sekitar Skippergata dan Oslo Havn secara diam2x.

Tambahan:
-Pada pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 11/2005 dan Undang-Undang No. 12/2005.

-Tanggal 20 Maret 2007, RUU PTPPO telah disahkan menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari 9 Bab 67 Pasal.

Lihat Juga:
http://www.lbh-apik.or.id/perda%2011.htm
http://www.stoptrafiking.or.id/
http://www.komnasham.go.id/home/
http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=menegpp&dat=188
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Norway#Prostitution_in_Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Agreement
http://www.aftenposten.no/english/local/article811821.ece

One thought on “Tentang Prostitusi

  1. Toto Suharyanto

    Lokalisasikan azah…
    perjudian, pelacuran, pencurian, drugs, di suatu tempat (Hell Resort), sementara di luar itu…, hilangkan, hapus, tangkap, taruh di Hell Resort.
    gimana..???

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s